JKPD DPD Banyuwangi Angkat Bicara Dinas Pertanian Harus Bertanggung Jawab
BERITA METRO NASIONAl
Berita Redaksi : Masto
Metro Nasional -Banyuwangi.
J.P.K.P Jaringan Pengawas Kebijakan Pemerintah Dpd kabupaten Banyuwangi melalui wakilnya yang berkedudukan dikecamatan Gambiran biasa di sebut Balai Aspirasi Banyuwangi selatan* (balai tempat berkumpulnya aktivis Banyuwangi selatan)
*ALAM* Aliansi Lembaga Aktivis dan Media
Proyek pembangunan jaringan irigasi tersier Dinas Pertanian dan Pangan didusun Krajan, desa Wringinrejo , kecamatan gambiran sangat memperihatinkan dan terlihat jelas diduga pengerjaannya tidak sesuai spesifikasi,
Proyek dengan mengunakan anggaran negara bersumber APBD TA 2023 dengan kontrak senilai Rp 138.876,000.00-, untuk kegiatan pembangunan jaringan irigasi tersier dengan pelaksana kegiatan dari CV DUTA LAKSANA MANDIRI tersebut kini mulai di keluhkan warga penerima manfaat. Pasalnya, menurut keterangan warga dusun Krajan Wringinrejo bangunan keropos seakan tidak pakai semen (6/11/2023)
Bangunan yang baru 2 bulan selesai dikerjakan ternyata sudah mengalami kerusakan yang sangat parah, hal ini karena rekanan yang melaksanakan kegiatan tidak profesional dalam menjalankan kegiatan sesuai dengan RAB, disamping itu fungsi pengawasan dari dinas tidak berjalan sesuai SOP sehingga memberikan ruang bagi rekanan untuk berbuat curang dengan mengurangi Bestek yang telah ditentukan.
“Secara mutu saya memang tidak mengerti entah itu baik atau tidak, namun bagunan tersebut kurang mendapat pengawasan dari pihak dinas, dimana kondisi ataupun hasilnya sangat memperihatinkan. Dari hasil bagunan yang mudah rontok bak tidak mengunakan semen," ungkap warga,
Sukm salah satu warga protes gegara saluran air miliknya tertutup oleh urukan.
"Saya sudah minta kepada pelaksana, agar urukan dipindahkan biar gak menutup saluran air, ternyata malah ditutup dan ditinggal kan begitu saja, bangunan sudah pecah pecah dan ambrol," ungkap Sukm kesal
Menambahkan” dengan hasil seperti ini kira-kira apakah fungsi bangunan bisa bertahan lama, sedangkan bagunan ini nantinya akan menjadi salah satu sarana penunjang bagi lancarnya irigasi pertanian, semisal jangan hanya sekedar mengejar target kontrak kerja tanpa memperdulikan mutu dan kwalitas bangunan, jelas kami sebagai penerima manfaat yang merasa di rugikan,” terangnya pada awak media
Bahkan dalam beberapa hari giat di lokasi proyek, Sontak hal tersebut mendapat kecaman aktifis dari J.P.K.P Menurutnya” jika hal tersebut sangat merugikan masyarakat penerima manfaat, serta adanya kerugian negara, dikarenakan rekanan yg tidak profesional dalam menjalan kontrak kerja, pihak Dinas juga harus ber tanggung jawab kenapa hal ini bisa terjadi,"
*Kuasa Pengguna anggaran*
*harus memerintahkan konsultan dan PPK untuk menghitung ulang, dan meminta tanggung jawab kepada rekanan, harus segera memperbaiki kembali, fungsi pengawasan harus diperketat kalau rekanan masih membandel segera di black list saja*. Tegasny
(Team)